ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSADA
( PERHIMPUNAN ALUMNI DARI JEPANG )

Nama organisasi PERSADA yang telah digunakan sejak berdirinya tanggal 5 Juli 1963 tidak lagi merupakan singkatan dari perkataan “Perhimpunan Alumni Dari Jepang”, tetapi merupakan nama organisasi saja. Semangat kekeluargaan yang diwarnai persamaan pengalaman dalam belajar, termasuk pelatihan, dan/atau bekerja di Jepang, serta tekad menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan Bangsa dan Negara, baik secara Perorangan maupun Kelompok, menjadi landasan ikatan berorganisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
KEANGGOTAAN

Anggota terdiri atas unsur Perorangan. Anggota Biasa adalah warganegara Indonesia yang pernah mengikuti pendidikan di Jepang baik perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, secara perorangan atau kelompok. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang telah berjasa atau diharapkan dapat berperan serta membina organisasi. Untuk menjadi Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa, seseorang harus mengajukan permintaan tertulis kepada pengurus yang akan dipertimbangkan oleh pengurus. Setiap anggota diberi kartu tanda anggota.

Pasal 3
DISIPLIN

Pengurus Daerah/Perwakilan/Cabang dapat mengenakan tindakan disiplin kepada anggota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau merugikan organisasi, yaitu dalam bentuk peringatan sampai skorsing. Jika yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan itu, atau perbuatannya dinilai sebagai kesalahan yang berat Badan Pengurus Pusat dapat mengenakan tindakan pemecatan atas dasar laporan/usulan Pengurus Daerah/Perwakilan/Cabang. Badan Pengurus Pusat memberitahukan setiap tindakan disiplin kepada Komisi Disiplin secara tertulis. Anggota yang dikenakan tindakan disiplin berhak untuk membela diri dalam sidang Komisi Disi Komisi Disiplin disusun oleh Badan Pembina/Penasehat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4
BADAN PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH, PERWAKILAN DAN CABANG

Badan Pengurus Pusat terdiri dari :

1. Ketua umum

1. Tiga orang Wakil Ketua Umum, salah seorang diantara mereka bila perlu diangkat sebagai Ketua Harian.

1. Sekretaris Jenderal

1. Dua orang Wakil Sekretaris Jenderal

1. Bendahara

1. Wakil Bendahara

1. Beberapa orang Ketua Bidang yang menangani bidang-bidang kegiatan, termasuk pembinaan keanggotaan perorangan dan kelompok, jika perlu dapat membentuk biro-biro yang terkait dengan bidang-bidang itu.

1. Susunan tersebut diatas adalah Pengurus Pleno.

1. Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara, para Ketua Bidang beserta para Wakil Ketua Bidang merupakan Pengurus Harian.

Anggota pengurus harus memenuhi persyaratan :

1. Anggota Biasa

1. Menyatakan bersedia menjadi anggota pengurus

1. Sehat jasmani, rohani dan berkepribadian baik

1. Tidak terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang

Pengurus Daerah, Perwakilan, Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 5
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH, PERWAKILAN DAN CABANG

Masa bakti Pengurus Daerah, Perwakilan dan Cabang adalah juga tiga tahun.

Pasal 6
BADAN PEMBINA / PENASEHAT

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pembina / Penasehat dapat membentuk komisi-komisi yang menangani bidang-bidang tertentu, termasuk Komisi Disiplin serta Komisi Perbendaharaan, Keuangan dan Verifikasi.

BAB IV
RAPAT-RAPAT

Pasal 7
RAPAT-RAPAT

Rapat Umum Anggota adalah rapat seluruh anggota yang diadakan setiap tiga tahun sekali untuk :

1. Menerima, menilai dan memberikan persetujuan atas laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat.

1. Menetapkan garis-garis besar program kerja Badan Pengurus Pusat

1. Memilih Badan Pengurus Pusat dan Badan Pembina / Penasehat

1. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Rapat Khusus Anggota adalah rapat seluruh anggota yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan bila terdapat hal-hal yang luar biasa, yang diselenggarakan :

1. Atas inisiatif Badan Pengurus Pusat, atau

1. Atas permintaan dari sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota.

Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengurus Pusat dan Badan Pembina / Penasehat serta wakil dari Pengurus Daerah, Perwakilan dan Cabang, yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk :

1. Menerima laporan Badan Pengurus Pusat mengenai perkembangan organisasi.

1. Menilai pelaksanaan tugas dan hasil yang telah dicapai.

1. hal-hal lain yang dipandang perlu

Pasal 8
HAK SUARA

Anggota Perorangan berhak satu suara.

Anggota Kelompok berhak suara sebanyak jumlah anggota pengurus yang ditetapkan dalam peraturan kelompoknya.

Pasal 9
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Untuk dapat terlaksananya rapat dalam hal kuorum tidak tercapai, diusahakan untuk mencapainya dengan menunda selama sepuluh menit. Penundaan hanya dilakukan satu kali, dan sesudah itu rapat adalah sah.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 11
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Rapat Umum Anggota atau Rapat Khusus Anggota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 12
PEMBUBARAN

Keputusan pembubaran organisasi adalah sah jika didukung oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara hasil referendum.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13
HAL-HAL LAIN

Hal hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ketua Sidang ttd Ir. JHL. Mamuaya

Sekretaris ttd Ir. H. Syafei Arief

Setelah disusun sesuai catatan dan arsip Rapat Umum Anggota, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diterbitkan secara resmi di Jakarta, 1 Agustus 2003.

Ketua Umum ttd Ir. Sidharta Martoredjo

Sekretaris ttd Ir. Anwar Pulukadang