BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
NAMA, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
A Z A S

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memelihara kerukunan dan persaudaraan anggota yang pernah belajar di Jepang.

1. Meningkatkan citra dan pengabdian anggota yang baik secara Perorangan maupun Kelompok, demi kemajuan Bangsa dan Negara.

1. Mendorong anggota, baik secara Perorangan maupun Kelompok, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

1. Secara langsung maupun tidak langsung membantu terpeliharanya hubungan baik antara Republik Indonesia dengan Negara-negara sahabat dalam rangka mencapai kesejahteraan umat manusia.

Pasal 4
S A S A R A N

• Mendorong dan membantu kegiatan anggota secara terpadu untuk kepentingan organisasi.

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

1. Membina hubungan yang lestari antara organisasi dengan anggota dan hubungan kekeluargaan antara nggota.

1. Membantu Pemerintah dengan memberikan sumbangan nyata dalam hubungan dengan Negara-negara lain terutama Asean dan Jepang.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 5
ANGGOTA

1. Anggota PERSADA terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

• Anggota Biasa adalah warganegara Indonesia yang pernah belajar di Jepang.

• Anggota Luar Biasa atau Anggota Kehormatan adalah keluarga Anggota Biasa, mereka yang pernah bekerja di Jepang, dan warga Negara asing yang bersimpati serta berminat terhadap PERSADA.

Pasal 6
HAK ANGGOTA

1. Anggota biaasa berhak :

1. Ikut serta dalam segala kegiatan organisasi.

1. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan.

1. Berbicara dan memberikan suara

1. Mengajukan usul dan saran.

1. Memilih dan dipilih untuk menjadi anggota pengurus.

• Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara seperti Anggota Biasa kecuali hak suara dan hak memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.

1. Anggota Kehormatan berhak untuk mengajukan usul / saran.

Pasal 7
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan organisasi.

1. Membayar uang pangkal dan uang iuran yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.

1. Menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik organisasi.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia

1. Atas permintaan sendiri

1. Diberhentikan

Pasal 9
D I S I P L I N

1. Tindakan disiplin dapat dikenakan oleh Badan Pengurus Pusat kepada anggota yang telah melakukan :

1. Pelanggaran atas ketentuan organisasi.

1. Perbuatan lain yang merugikan organisasi.

1. Anggota yang dikenakan tindakan disiplin berhak untuk membela diri.

Pasal 10
SUSUNAN ORGANISASI

1. Organisasi PERSADA terdiri dari organisasi tingkat pusat yang disebut PERSADA Pusat, organisasi tingkat propinsi yang disebut PERSADA Daerah, organisasi di luar negeri yang dianggap setingkat propinsi yang disebut PERSADA Perwakilan, dan organisasi tingkat Kotamadya / Kabupaten yang disebut PERSADA Cabang.

1. PERSADA Pusat didirikan oleh para pendiri. PERSADA Pusat dapat membentuk PERSADA Daerah/Perwakilan jika terdapat sekurang-kurangnya satu cabang disuatu propinsi / Negara dan ada permintaan tertulis dari cabang itu, dapat membentuk PERSADA Cabang jika sekurang-kurangnya terdapat sepuluh orang anggota di satu Kotamadya / Kabupaten dan ada permintaan tertulis dari mereka.

Pasal 11
KEPENGURUSAN

Pasal 12
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

1. Anggota pengurus dipilih dari anggota biasa oleh rapat anggota lengkap di tingkat masing-masing, untuk masa bakti tiga tahun.

1. Anggota pengurus dapat dig anti karena :

1. Meninggal dunia

1. Kehilangan keanggotaan

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

1. Diberhentikan dari kepengurusan

1. Pemberhentian dan pengisian lowongan anggota Badan Pengurus Pusat / Pengurus ( Daerah/Perwakilan/Cabang ) dapat dilakukan oleh Rapat Pleno Badan Pengurus Pusat / Rapat Pleno Pengurus dan dipertanggung jawabkan kepada Badan Pembina / Penasehat.

Pasal 13
HAK, KEWAJIBAN DAN TUGAS BADAN PENGURUS PUSAT

1. Badan Pengurus Pusat adalah mandataris Rapat Umum Anggota dan karenanya mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menjalankan segala kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota untuk mencapai tujuan organisasi.

1. Badan Pengurus Pusat berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Anggota.

1. Badan Pengurus Pusat bertugas :

1. Melaksanakan Keputusan Rapat Umum Anggota.

1. Menjabarkan Keputusan Rapat Umum Anggota dan melaksanakan program kerja organisasi.

1. Mengelola adaministrasi dan keuangan organisasi.

1. Memantau perkembangan dan keberhasilan kegiatan pelaksanaan program kerja sacara berkala.

Pasal 14
BADAN PEMBINA / PENASEHAT

1. Badan Pembina/Penasehat bertugas membina, memberi nasehat kepada Badan Pengurus Pusat serta mengawasi jalannya organisasi.

1. Anggota Badan Pembina/Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh orang yang dipimpin oleh seorang Ketua.

1. Pengurus Daerah, Perwakilan, Cabang dapat mengangkat seorang atau lebih Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

1. Anggota Badan Pembina/Penasehat sebagian dipilih oleh Tim Formatur yang diberi mandate oleh Rapat Umum Anggota. Badan Pengurus Pusat dapat menambah/melengkapinya jika dibutuhkan melalui cara konsultasi dengan Badan Pembina/Penasehat yang ada.

Pasal 15
RAPAT

1. Rapat Umum Anggota diadakan sekali dalam empat tahun dan seluruh anggota berhak menghadirinya.

1. Rapat Khusus Anggota dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

1. Rapat Kerja Nasional minimum satu kali dalam masa kepengurusan.

1. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 16
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat Umum Anggota dan Rapat Khusus Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota.

1. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, rapat ditunda untuk satu kali selama sepuluh menit. Setelah itu kuorum tidak mengikat lagi dan rapat dinyatakan sah oleh pimpinan rapat.

1. Keputusan rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI

Pasal 18
PERBENDAHARAAN, KEUANGAN DAN PENGELOLAANNYA

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari seluruh kekayaan termasuk uang tunai, surat berharga, benda bergerak dan tidak bergerak, yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Keuangan organisasi diperoleh dari :

1. Uang pangkal

1. Uang iuran

1. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan organisasi.

1. Sumbangan sukarela.

1. Administrasi keuangan organisasi dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Anggota oleh Badan Pengurus Pusat.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 19
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21
HAL-HAL LAIN

1. Ketentuan mengenai kepengurusan dan rapat-rapat untuk tingkat Daerah, Perwakilan dan Cabang mengacu kepada ketentuan di tingkat Pusat.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Anggaran Dasar yang diperbaharui ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 bulan Juli 2003 ( dua ribu tiga ).

1. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

RAPAT UMUM ANGGOTA PERSADA